Ekonom yakin tahun politik dongkrak konsumsi masyarakat

Ekonom senior INDEF, Aviliani menyatakan, perekonomian Indonesia pada 2023 diproyeksikan akan meningkat terutama pada sisi konsumsi. Ini berkaitan dengan periode masuknya tahun politik 2024.

Aviliani mengungkapkan, di tahun politik secara umum akan cenderung meningkat pada sisi konsumsi karena banyak pengeluaran yang dilakukan oleh sejumlah partai politik.

“Kalau tahun politik itu ya, kita lihat cenderung banyak spending dilakukan oleh partai-partai politik. Sehingga akan terjadi peningkatan paling tidak dari dana-dana yang dikeluarkan oleh partai politik maupun calon-calon DPR. Ini juga akan meningkatkan konsumsi,” kata Aviliani dalam pemaparannya di diskusi publik bersama ekonom senior INDEF, Kamis (2/3).

Aviliani juga menyampaikan, karena menjelang tahun politik, maka pemerintah dinilai perlu memastikan agar kebijakan di pemerintahan saat ini tidak berubah di pemerintahan berikutnya. Perubahan kebijakan dalam suatu pemerintahan, kata Aviliani, mampu mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

“Orang akan takut biasanya untuk investasi di tahun politik, karena biasanya ganti presiden maka kebijakannya juga berubah. Nah ini yang memang perlu penguatan oleh Bappenas. Jadi visi dan misi tidak harus selalu berbeda setiap ganti presiden, tapi bagaimana melanjutkan program-program yang sudah ada, jadi investasi akan tetap ada,” ujar Aviliani.

Lebih lanjut, berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Januari 2023 juga tercatat naik menjadi 123, atau lebih tinggi dibandingkan Desember 2022 yang ada di level 119,9. Angka ini, menurut Aviliani, membuktikan konsumsi masyarakat Indonesia saat ini masih baik, sehingga akan berdampak positif pada investasi, sekaligus mempengaruhi secara positif di sektor perbankan.

Aviliani juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini. Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam waktu dekat ini menurut dia bukan dampak dari ekonomi, namun adanya digitalisasi di berbagai sektor industri. Hal ini yang seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah dalam membuat kebijakan untuk menyerap tenaga kerja.

“Seperti yang kita lihat di hilirisasi, data dari Kementerian BKPM itu dana investasi yang masuk cukup banyak tapi tidak menyerap tenaga kerja. Jadi bukan karena ekonomi, tapi berkaitan lebih ke perubahan dari perilaku terutama digitalisasi,” tuturnya.